TATA KELOLA PENGADUAN PERTANAHAN DI KANTOR STAF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SYLVI SETYANINGSIH, 21303758 (2025) TATA KELOLA PENGADUAN PERTANAHAN DI KANTOR STAF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Diploma thesis, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Text SYLVI_21303758_1.pdf Download (1MB)

Abstract

Konflik agraria di Indonesia sering kali bersifat kompleks, melibatkan berbagai sektor dan berdampak langsung pada masyarakat. Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP), sesuai dengan Perpres No. 83 Tahun 2019, berperan mendukung Presiden dan Wakil Presiden dalam mengelola program prioritas nasional dan isu strategis, termasuk kepastian hukum hak atas tanah dan percepatan penyelesaian konflik agraria. KSP tidak hanya mengelola pengaduan masyarakat, tetapi juga mendorong respons cepat dan terkoordinasi dari instansi terkait melalui fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pemantauan. Peran ini menjadikan KSP sebagai aktor strategis dalam tata kelola pengaduan pertanahan lintas sektor. Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola pengaduan pertanahan di KSP, dengan menyoroti penerapan prinsip-prinsip manajemen pengaduan serta peran strategis KSP dalam debottlenecking penanganan pengaduan pertanahan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui analisis dokumen, observasi, dan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSP telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen pengaduan secara sistematis dan terstruktur dalam seluruh tahapan proses, mulai dari penerimaan aduan, verifikasi dan klasifikasi, koordinasi dengan instansi teknis terkait, penyusunan rekomendasi kebijakan, hingga monitoring dan evaluasi melalui sistem E-Monev. Prinsip-prinsip tersebut mencakup peningkatan kualitas pelayanan pengaduan, keterbukaan dalam menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat, komitmen dan konsistensi tindak lanjut, aksesibilitas informasi, kemampuan bereaksi terhadap dinamika aduan, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan, serta perlindungan privasi dan kepercayaan pelapor. KSP juga memainkan peran strategis dalam debottlenecking, yakni sebagai penghubung dan fasilitator antarinstansi dalam menyelesaikan konflik agraria yang bersifat lintas sektor dan lintas kewenangan. Dalam perannya, KSP tidak mengambil alih tugas teknis kementerian/lembaga, namun berfungsi sebagai pengawal dan pendukung proses penyelesaian melalui forum koordinasi, pemantauan kebijakan, serta rekomendasi yang berbasis data dan hasil verifikasi. Peran ini terbukti mampu mengurai hambatan birokrasi, mempercepat pengambilan keputusan, menyinergikan kepentingan berbagai pihak, dan menjaga arah pelaksanaan reforma agraria nasional agar tetap sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai anggota tim percepatan pelaksanaan reforma agraria dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria. Kata Kunci: Tata Kelola Pengaduan, Pertanahan, Kantor Staf Presiden.

Actions (login required)

View Item