Perizinan KKPR

Sutaryono, Sutaryono (2022) Perizinan KKPR. SKH Kedaulatan Rakyat, 8 November 2022 hal 11.

Preview

Text Problema Perizinan KKPR.pdf Download (111kB) | Preview

Abstract

Hari ini, 8 November 2022 adalah Hari Tata Ruang Nasional, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2013. Tidak banyak yang merayakannya, karena Hari Tata Ruang ini oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional diintegrasikan dengan Hari Agraria (24 September) menjadi Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU). Namun demikian momentum ini perlu dijadikan sebagai media untuk melihat kembali bagaimana Rencana Tata Ruang (RTR) menjadi pengatur beraneka pemanfaatan ruang. Terbitnya Undang-undang 11/2020 tentang Cipta Kerja yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah 21/2021, penyelenggaraan penataan ruang memasuki babak baru (Opini KR, 8-11-2021). Salah satunya adalah semangat untuk menempatkan RTR sebagai single reference dalam berbagai perizinan pemanfaatan ruang. Pada rezim UU 26/ 2007 jo PP 15/2010 terdapat berbagai perizinan pemanfaatan ruang, yang meliputi: (1) izin prinsip; (2) izin lokasi; (3) izin penggunaan pemanfaatan tanah; (4) izin mendirikan bangunan; dan (5) izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui rezim UU 11/2020 jo PP 21/2021 berbagai perizinan tersebut digantikan menjadi satu sistem perizinan yang disebut dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Actions (login required)

View Item